Warta Parlemen - Dpr Ri - Dpr Tunda Ruu Omnibus Law Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan

WARTA PARLEMEN - DPR RI - DPR TUNDA RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA KLASTER KETENAGAKERJAAN

WARTA PARLEMEN - DPR BERSAMA BURUH HASILKAN 4 POIN KESEPAHAMAN RUU CIPTAKER

WARTA PARLEMEN - KLASTER KETENAGAKERJAAN RUU CIPTA KERJA BELUM DIBAHAS

Pemerintah Sepakat dengan DPR Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan

WARTA PARLEMEN - KLASTER KETENAGAKERJAAN RUU CIPTAKER TELAH DIBAHAS

WARTA PARLEMEN - OMNIBUSLAW CIPTA KERJA BERI KEPASTIAN HUKUM PADA UMKM

WARTA PARLEMEN - DPR RI - DPR RI TERIMA DRAF RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA

WARTA PARLEMEN - RUU OMNIBUSLAW CIPTAKER HARUS PRIORITASKAN TENAGA KERJA LOKAL

WARTA PARLEMEN - CLUSTER RTRW RUU CIPTA KERJA MASIH PERLU DIKAJI

WARTA PARLEMEN - DPR RI - DPR RI AJAK MASYARAKAT BERI MASUKAN RUU OMNIBUS LAW

BREAKING NEWS - KOMISI II DPR RI RAKER DENGAN PEMERINTAH DAN DPD RI TENTANG RUU KABUPATEN/KOTA

WARTA PARLEMEN - DPR RI - PENDEMO DIMINTA BERI MASUKAN BAGI RUU OMNIBUS LAW

WARTA PARLEMEN - RUU CIPTA KERJA TELAH RAMPUNG DIBAHAS

WARTA PARLEMEN - DPR RI - OMNIBUS LAW JANGAN KORBANKAN TENAGA KERJA

Diprotes Buruh, Jokowi Tunda Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kompascom Reporter on Location

WARTA PARLEMEN - DPR RI - DPR RI DAN MENKEU BAHAS OMNIBUS LAW

WARTA PARLEMEN - PANJA RUU CIPTA KERJA CAPAI KESEPAKATAN

WARTA PARLEMEN - BALEG DPR RI BAHAS ATURAN PKWT DALAM RUU CIPTAKER

WARTA PARLEMEN - UU CIPTA KERJA CEGAH PASAR BEBAS DI PENDIDIKAN NASIONAL

WARTA PARLEMEN - DPR RI - BALEG DORONG RUU OMNIBUS LAW MAJUKAN PEREKONOMIAN NASIONAL

“Pemerintah Perlu Meyakinkan Tuan Tanah” | Rencana Partai Buruh untuk Melarang Penggusuran 'Tanpa Kesalahan'

'Hak untuk mematikan': Partai Buruh melarang kontak kerja di luar jam kerja

Evening Standard